permasalahan pergaulan dalam sila ke-4
Pertanyaan
1 Jawaban
-
1. Jawaban megiapi
4. Sila Keempat : “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”
Negatif : “Skandal Proyek Hambalang”Dimana dalam proyek Hambalang senilai Rp 1,2 trilun telah masuk ke saku Deddy dan pejabat lain yang mengutak-ngatik dana negara itu. Berikut isi surat “kecurangan” antara Kemenpora dengan PT. Adhi Karya :
Kepada YthCalon Penyedia Jasa Pemborongdi Tempat Diberitahukan dengan hormat bahwa kegiatan Pelaksaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp 262.784.897.000 (Dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta depalan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Sampai dengan saat ini, anggaran masih dalam proses pengajuan pelaksanaan kontrak tahun jamak (multiyears) dengan total nilai kegiatan direncanakan sebesar Rp1.200.000.000.000 (Satu triliun dua ratus milyar rupiah)Bilamana pengajuan tersebut tidak mendapatkan persetujuan maka anggaran kegiatan Pelaksaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat kembali ke anggaran semula dan pihak penyedia barang/jasa pemborongan tidak akan menuntut ganti rugi kepada pengguna barang/jasa dalam bentuk apapun.
Kebusukkan ini terus menuai komentar dari pelaku itu sendiri, mereka saling manyangkal, melempar masalah ini ke pejabat lain, dan seterusnya. Sementara itu, Indonesia tidak hanya terdiri atas Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya dimana kemiskinan masih bisa ditemukkan. Mari kita lihat wilayah lain seperti Sumatra. Sulawesi, Maluku, dan kepulauan lain dimana kemiskinan sangat mudah ditemukan. Bahkan di daerah sangat pelosok pun tidak memiliki sarana transportasi yang semestinya. (sumber: mynameisyassi.blogspot.com)
Komentar : Menurut saya, salah satu alasan mengapa Negara Indonesia belum bisa menjadi negara maju adalah karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Ditambah kebanyakan tersangka kasus-kasus korupsi itu adalah para wakil rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat, tapi mereka melakukan korupsi yang jelas-jelas merugikan bangsa, dan juga rakyat. Harusnya, hukum di Indonesia lebih tegas untuk pemberantasan korupsi. Kalau perlu, dibuat hukuman mati bagi para koruptor.